
Pertama di Kecamatan Kerkap, Pemdes Tanjung Putus Upayakan BUMDes Berbadan Hukum
BundaranNews.com_ Salah satu desa di Kecamatan Kerkap Kab. Bengkulu Utara, yakni Desa Tanjung Putus berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat desanya melalui BUMDes. Pemdes Tanjung Putus gelar rapat dalam rangka mengupayakan agar BUMDes desa tersebut berbadan hukum, dan untuk pertama kalinya di Kecamatan Kerkap khususnya. Selasa(15/11/2022)
Desa Tanjung Putus yang sekarang dipimpin oleh kades muda dan berbakat ‘Baheri’, berupaya untuk memajukan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes desa Tanjung Putus yang berbadan hukum.

“Menyusul disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Peraturan Mendesa PDTT (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2021 resmi mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan BUMDes Bersama, serta sesuai dengan perubahan UU baru di tahun 2023 ini, yang mana pihak pemerintahan pusat melalui Polri dan TNI untuk memperkuat ekonomi masyarakat makanya saya jemput bola. Saya daftar kan BumDes desa Tanjung Putus ini agar berbadan hukum dan demi kemajuan dan memperkuat ekonomi masyarakat desa kami ini”, Tutur Baheri selaku kades Tanjung Putus.

Pihak Kecamatan yang diwakili oleh Kasih Kesos yakni Parino mengajak semua masyarakat agar bisa memberikan saran dan masukan kepada Pihak pengurus BUMDes agar lebih baik kedepannya.
“Saya mengajak semua masyarakat desa agar bisa memberikan saran dan masukan terkait perkembangan BUMDes kedepannya. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDesma tentunya untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata”, Ujar Parino selaku Kasih Kesos Kec. Kerkap.

Sementara, Kapolsek Kerkap Bripda Ratno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi nya terkait upaya dari Pemdes Tanjung Putus dalam mengupayakan BUMDes berbadan hukum.
“Saya yakin dan percaya jika kita berjalan pada jalurnya niscaya kan membuah hasil. Ini launching khusus nya di Kec. Kerkap BUMDes desa ini pertama yang mendaftar kan agar berbadan hukum. Mudah-mudahan desa lainnya diKec.Kerkap dapat segera menyesuaikan agar desa bisa mandiri nantinya”, Ucap Kapolsek Kerkap.(Redaksi)
More Stories
APPI Bengkulu Utara Dampingi Warga Tanjung Sari Gelar Aksi Damai di Inspektorat dan Kejaksaan Negeri
Puluhan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Selasa (3/6/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa. Warga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Bengkulu Utara.
Desa Pagar Gunung Gelar Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih
Kabar Desa_ Pemerintah desa Pagar Gunung Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar Musyawarah Khusus (Musdesus) pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih. Selasa(3/6/2025)
Pemdes Talang Curup Gelar Kegiatan Titik-nol Pembangunan Awning
Kabar Desa_ Pemerintah desa Talang Curup Kecamatan Karang Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan pra-pelaksanaan dan penentuan titik nol kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Desa Tanjung Heran Sukses Gelar Musdes Pra-pelaksanaan Pembangunan TA 2025
Kabar Desa_ Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pra-pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2025.
Pemdes Banyumas Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih
Kabar Desa_ Pemerintah desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada Rabu(21/05/2025).
Ketua DPD APPI Bengkulu Utara: Jangan Seret Organisasi Lain dalam Konflik Pribadi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Bengkulu Utara angkat bicara terkait dinamika internal yang belakangan terjadi dalam organisasi Persatuan Media Online (PMO). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal PMO dan tidak semestinya melibatkan organisasi lain.
Average Rating