BundaranNews.com_ Dugaan adanya keinginan sejumlah Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, agar Camat setempat mundur dari jabatannya menuai perhatian serius berbagai pihak.
Isu ini mencuat setelah Camat dinilai terlalu sering melakukan pengecekan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan desa, sehingga diduga memicu ketidaknyamanan di kalangan pemerintah desa.
Informasi tersebut kini menjadi sorotan publik karena dinilai janggal dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap tata kelola dana desa. Salah satu pihak yang secara tegas menanggapi persoalan ini adalah Masyarakat Analis Finansial & Investigasi Anggaran (MAFIA).
Sekretaris Jenderal MAFIA, Darul, menyatakan bahwa pihaknya akan memperdalam informasi yang beredar agar persoalan ini tidak berkembang menjadi isu yang bias atau sarat kepentingan tertentu.
“Kalau memang benar ada pihak desa yang merasa risih ditegur atau dipantau langsung dalam kegiatan pembangunan desa, ini justru menjadi sesuatu yang aneh dan janggal. Apalagi sampai muncul wacana meminta Camat mundur dari jabatannya,” ujar Darul.
Menurut Darul, fungsi pengawasan yang dilakukan Camat merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan.
Oleh karena itu, jika pengawasan tersebut justru dipersoalkan, maka patut diduga ada persoalan lain yang perlu ditelusuri lebih jauh.
MAFIA menilai, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa seharusnya menjadi komitmen bersama, bukan justru dihindari. Untuk itu, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar turun langsung melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap proyek-proyek desa di Kecamatan Pondok Kubang.
“Kami minta APH turun langsung, cek dan pantau seluruh kegiatan proyek desa se-Kecamatan Pondok Kubang. Ini penting agar tidak ada ruang abu-abu dan semua menjadi terang,” tegas Darul.
Darul kemudian membeberkan sejumlah kegiatan desa yang dinilai perlu mendapat perhatian, antara lain di Desa Pondok Kubang berupa pembangunan kandang ayam petelur serta pengadaan ternak kerbau. Di Desa Taba Jambu terdapat kegiatan pengadaan ikan, sementara di Desa Dusun Baru juga terdapat program peternakan ikan.
Selain itu, Desa Tanjung Terdana dan Desa Linggar Galing masing-masing melaksanakan kegiatan pengadaan ikan. Desa Batu Rajo tercatat memiliki program pengadaan ayam, sedangkan di Desa Talang Tengah dilakukan pembukaan badan jalan. Berbagai kegiatan serupa juga tersebar di desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Pondok Kubang.
MAFIA menegaskan, pemantauan menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan desa benar-benar sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Publik kini menanti klarifikasi dari pihak-pihak terkait, sekaligus langkah konkret dari APH untuk memastikan pengelolaan dana desa di Kecamatan Pondok Kubang berjalan secara transparan dan akuntabel.(Tim)
