Jum’at(24/2026), respons cepat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atas insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa SMPN 03 dan SDN 1 Bengkulu Tengah.
Jum’at(24/2026), respons cepat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atas insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa SMPN 03 dan SDN 1 Bengkulu Tengah.
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pembinaan sekaligus penilaian terhadap 10 Program Pokok PKK tahap II di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal. Jum’at(24/04/2022).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong media massa mengambil peran lebih strategis mengangkat kisah koperasi desa sebagai narasi utama pembangunan ekonomi rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini terungkap di Workshop Media bertajuk “Cerita Koperasi Desa, Jadi Berita Bermakna” yang diselenggarakan Direktorat Ekosistem Media di Bandung, Rabu (22/4/2026).
Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dilaporkan terjadi di beberapa sekolah di beberapa daerah pada hari ini, Kamis, 23 April 2026. Salah satunya insiden terbaru menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 03 Bengkulu Tengah.
Kamis(23/4/2026) berlangsung di ruang rapat Bupati, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah gelar rapat Review Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Program Strategis Nasional Semester I Tahun 2026.
Dunia pendidikan di Kabupaten Bengkulu Utara kembali tercoreng lagi, kali ini kasus pencabulan anak dibawah umur oleh seorang guru PPPK paruh waktu terhadap murid kelas tujuh SDN 180 di Kecamatan Ulok kupai.
Dalam rangka memperingati Hari Kartini, jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Bengkulu Utara melaksanakan patroli dialogis di kawasan Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (21/4/2026).
Mencuatnya pemberitaan terkait realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 48 Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang yang diduga tak terealisasi sesuai juknis dan sempat diduga masuk kantong pribadi Kepala Sekolah.
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026). BPMI Setpres
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai respons terhadap dinamika tata kelola pemerintahan dan percepatan digitalisasi informasi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
