BundaranNews.com_ Proyek pembangunan WC tahun 2025 di desa Lubuk Penyamun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang berjumlah 25 unit dengan menelan biaya berkisar sebesar Rp. 267 juta dan bersumber dari DAK 2025 diduga kurang transparan dan kurangnya pengawasan dari pihak terkait hingga kuat dugaan terjadi korupsi.
Menurut keterangan Kades Lubuk Penyamun saat ditemui para awak media arahan.id, kilasnusantara.id dan bundarannews.com pada Rabu(7/1/2025) di kediamannya. Kades mengatakan bahwa pembangunan WC tersebut merupakan program bantuan dari pemerintah melalui Dinas PUPR Kepahiang dan data warga yang mendapat pembangunan diajukan pada tahun 2024 dan dikerjakan tahun 2025, dan dilaksanakan oleh pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), pihak desa hanya sebagai pengawas.
“Walaupun sudah memasuki tahun 2026 semua hampir sudah selesai tinggal ada beberapa titik yang belum pemasangan tengki Septik teng dan Viva Pralon di beberapa unit lagi yang belum selesai. Terkait HOK, tukang bervariasi Rp 125 ribu kenek 100 ribu untuk pekerjaan diduga kurang lebih 5 hari selesai. Untuk volume bangunan lebih kurang 2 m X 1.30 m, kalau seperti tangki Viber Septik Teng, Viva Pralon dan lainnya itu dari Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang dikarenakan berhubung di Bengkulu tidak ada yang jual. Untuk lebih jelasnya langsung hubungi ketua KSM dan pendamping dari kementerian yang bernama pak Teguh kalau tidak salah tinggal nya di Bengkulu yang sering datang ke lokasi proyek pembangunan WC bantuan ini, terkait dengan waktu kontrak mulai dan berakhir saya tidak mengetahui“, ujar Kades Lubuk Penyamun.
Guna mendapatkan informasi, para awak media tidak hanya berhenti sampai disitu, lebih lanjut para awak media mencoba mengkomfirmasi hal tersebut kepada Ketua KSM Desa Lubuk penyamun terkait kegiatan proyek pembangunan WC bantuan dari pemerintah melalui Dinas PUPR ini. Namun sangat disayangkan Ketua KSM desa Lubuk Penyamun sedang tidak berada di tempat.
Demi berimbangan dalam pemberitaan, para awak media komfirmasi melalui via telpon dan pesan WhatsApp (9/1/2026) ke nomor kontak telepon yang di berikan oleh Kades dengan tujuan untuk konfirmasi terkait kegiatan proyek tersebut, namun Ketua KSM belum memberikan jawaban dan klarifikasi.
Seterusnya, awak media mencoba untuk menghubungi pendamping dan juga sebagai pengawasan dari Kementerian yang bernama Pak Teguh melalui nomor kontak yang juga diberikan oleh Kades Lubuk Penyamun. Namun jawaban yang diterima para awak media sangat mengejutkan, dan ironisnya malah seolah-olah diduga tidak mengetahui dan tidak merespon terkait kegiatan proyek pembangunan WC tersebut. Bahkan Pak Teguh selaku pengawasan dari pihak Kementerian ini membalas melalui pesan WhatsApp dengan bahasa yang kurang pantas selaku pejabat publik. Singkatnya pemilik nomor kontak yang diberikan oleh Kades Lubuk Penyamun masih misteri.
Demi mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait nomor kontak yang diberikan oleh Kades, para awak kembali menghubungi Kades Lubuk Penyamun via telpon WhatsApp pada (9/1/2026), dan Kades menjelaskan “Itulah nomor pak Teguh tidak ada yang lain pak, kalau di grup itu nomor nya“, ujar Kades.
Diharapkan agar pihak-pihak terkait, terkhusus Inspektorat Kabupaten Kepahiang, Kejari Kepahiang dan Polres Kepahiang agar kiranya dapat melakukan audit dan investigasi terhadap proyek pembangunan WC di Desa Lubuk Penyamun yang diduga terindikasi korupsi ini. Jika ditemukan adanya penyimpangan anggaran dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.(Taufik)
