BundaranNews.com_ Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan jauh lebih akurat jika dimulai dari level akar rumput, yakni desa dan kelurahan.
Langkah itu guna memastikan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat tepat sasaran dan mampu memberdayakan masyarakat.
“Pihak kami terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah, khususnya perangkat desa dan kelurahan, karena merekalah yang paling memahami kondisi riil di lapangan,” ujar mensos melalui keterangan resmi, saat melakukan kunjungan kerja di Bandarlampung, Sabtu (25/4/2026).
Dalam kunjungannya tersebut, mensos melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta meninjau kesiapan program Sekolah Rakyat.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah menyinkronkan pelaksanaan pemutakhiran data secara kolektif agar tidak terjadi tumpang tindih informasi.
Guna menyukseskan agenda itu, Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat bawah.
Hal itu mencakup pelatihan bagi operator data di desa, pelibatan pengurus RT/RW, serta integrasi kerja dengan pilar-pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Mensos mengatakan, terdapat dua arahan strategis presiden yang harus segera diimplementasikan. Pertama, akurasi data wajib menjadi prioritas agar anggaran negara tidak salah sasaran. Kedua, bansos tidak boleh sekadar menjadi instrumen konsumtif, melainkan harus memiliki unsur pemberdayaan.
“Bantuan sosial yang diterima masyarakat harus memberdayakan. Kita tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menindaklanjuti dengan pemberdayaan serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata pengentasan kemiskinan,” katanya.
Terkait temuan data yang belum valid, mensos mengakui masih adanya penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria, termasuk di wilayah Kota Bandarlampung.
Ia mengungkapkan, Kemensos sedang melakukan uji coba digitalisasi penyaluran bantuan untuk memetakan persentase ketepatan sasaran secara lebih presisi.
“Secara bertahap kita mutakhirkan. Dalam satu tahun terakhir, kami melakukan konsolidasi dan mengalihkan hak bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tentunya dengan kolaborasi pemda,” tegasnya.(infopublik.id)
