BundaranNews.com_ Proses seleksi perangkat Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada Rabu, 4 November 2026, kini menuai polemik. Seleksi yang diikuti sepuluh peserta tersebut menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara hasil penilaian panitia dan nama peserta yang diajukan Kepala Desa Talang Jarang kepada Bupati Bengkulu Utara.
Berdasarkan berita acara hasil seleksi yang telah ditandatangani panitia, Septi Witriani memperoleh nilai tertinggi untuk formasi Kepala Urusan (Kaur) Umum dengan nilai 71,76, sedangkan Melsa Desti Fitri memperoleh 62,33. Untuk formasi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos), Siska Ayu Metsa meraih nilai 61,53, sementara Dian Puspita Sari memperoleh 58,1.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah terbitnya surat permohonan persetujuan pengangkatan perangkat desa Nomor 140/150/2.016/XI/2026 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara.
Dalam surat tersebut, Kepala Desa Talang Jarang justru mengajukan Melsa Desti Fitri dan Dian Puspita Sari, bukan dua peserta yang tercatat memperoleh nilai tertinggi pada masing-masing formasi.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai dasar pertimbangan pengajuan nama calon perangkat desa. Jika hasil penilaian panitia telah dituangkan dalam berita acara resmi, masyarakat berhak mengetahui alasan dan mekanisme yang digunakan dalam menentukan nama-nama yang diajukan. Transparansi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan ujian, tetapi harus tercermin pula dalam seluruh tahapan penetapan hasil seleksi.
Atas polemik tersebut, peserta yang memperoleh nilai tertinggi dikabarkan akan menyampaikan pengaduan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Utara untuk meminta pemeriksaan serta kejelasan atas proses pengajuan tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan segera turun tangan, memeriksa dokumen hasil seleksi, serta meminta klarifikasi dari kepala desa dan panitia penyelenggara.
Jangan sampai proses seleksi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan objektivitas justru menimbulkan dugaan ketidakadilan bagi peserta. Kepala Desa Talang Jarang juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar polemik ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.(Red)
