BundaranNews.com_ Beredarnya surat atas nama masyarakat dan korban Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bengkulu kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam perkara pungutan liar (pungli) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022–2024 yang saat ini bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong.
Surat tertanggal 5 Juli 2026 tersebut memuat lima poin yang menjadi perhatian masyarakat dan korban. Salah satu hal yang dipersoalkan ialah dugaan keterlibatan seseorang berinisial P.W. yang menurut isi surat disebut belum pernah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejari Lebong.
Berlarut-larutnya penanganan perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penegakan hukum telah berjalan. Masyarakat dan korban melalui surat tersebut berharap seluruh poin yang disampaikan mendapat perhatian serius, termasuk penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Tonton & ikuti akun Tik Tok kami ; https://vt.tiktok.com/ZSptmRmgM/
Mereka meminta Kejati Bengkulu melakukan tindak lanjut dan memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan, serta tidak tebang pilih. Sebab, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak tertentu, melainkan harus mengungkap perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.(Red)












