BundaranNews.com_ Sejumlah masyarakat Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, mendatangi Kantor Camat Air Napal pada Rabu, 18 November 2026.
Kedatangan mereka bertujuan mempertanyakan polemik hasil penjaringan dan seleksi perangkat desa, khususnya terkait rekomendasi nama calon yang dinilai tidak mencerminkan peringkat hasil seleksi.
Camat Air Napal, Amir Makhmud, S.E., menerima dengan baik kedatangan orang tua Siska Ayumatesa dan Septi Witriani bersama masyarakat yang ingin memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Camat Air Napal menyampaikan bahwa enam nama telah direkomendasikan kepada Kepala Desa Talang Jarang.
Namun, berdasarkan penjelasan yang disampaikan, Kepala Desa kemudian mengajukan dua nama kepada Bupati Bengkulu Utara, yakni Dian Puspitasari dan Melsa Destian Fitri, yang menurut keterangan pihak yang menyampaikan keberatan merupakan peserta dengan nilai terendah dalam hasil seleksi.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai dasar pertimbangan dan mekanisme penentuan dua nama tersebut.
Orang tua Siska Ayumatesa dan Septi Witriani mempertanyakan alasan peserta dengan nilai tertinggi justru tidak diajukan, sementara peserta dengan nilai terendah mendapatkan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut.
“Ada apa dengan keputusan Kepala Desa? Jika seleksi telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan penilaian yang ditetapkan, mengapa hasil peringkat tertinggi justru tidak menjadi pertimbangan utama? Transparansi dan objektivitas harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam proses seleksi,” menjadi inti keberatan yang disampaikan pihak keluarga.
Mereka berharap Bupati Bengkulu Utara dapat turun tangan, melakukan penelaahan secara objektif, serta memastikan seluruh tahapan dan dasar pengajuan calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat meminta agar hasil seleksi benar-benar dihormati dan dijadikan bahan pertimbangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seleksi perangkat desa bukan sekadar persoalan memilih nama, melainkan menyangkut integritas pemerintahan desa, kepastian prosedur dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.(Red)












