banner 728x250

DPD ORMAS BIDIK Bengkulu Desak Kejati Tindak Lanjuti Dugaan Pungutan Liar Dalam Pengangkatan PPPK di Kabupaten Lebong

banner 120x600

BundaranNews.com_ DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu agar segera menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat Kabupaten Lebong tertanggal 5 Juni 2026.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pungutan liar dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2021–2024 di Kabupaten Lebong. Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut integritas proses seleksi dan pengangkatan aparatur pemerintah.

Berdasarkan informasi dan pengaduan yang disampaikan masyarakat, dugaan pungutan tersebut diduga melibatkan seseorang berinisial PW terhadap sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK.

Pungutan itu diduga berkaitan dengan proses penerbitan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh Bupati. Adapun nominal uang yang diminta disebut bervariasi, mulai dari Rp50 juta hingga Rp90 juta per orang. Namun, seluruh informasi tersebut masih merupakan dugaan yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.

DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu menilai bahwa laporan masyarakat tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan kepastian tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan para pelapor, hingga saat ini PW yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong diduga belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dan harapan masyarakat agar laporan yang telah disampaikan tidak berhenti tanpa kejelasan proses penanganannya.

Atas dasar itu, DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu meminta Kejati Bengkulu melakukan penelaahan dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengaduan tersebut.

Masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak memperoleh kepastian atas laporan yang telah mereka sampaikan. Penanganan secara profesional, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan guna memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara objektif, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.(Red)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *