DPD Ormas BIDIK Bengkulu Menegaskan Agar BPN Kanwil Prov.Bengkulu Tidak Gegabah Terkait Izin/HGU PT. BRS

Read Time:1 Minute, 16 Second

BundaranNews.com_ Selasa(17/5/22) Ketua DPD Organisasi Kemasyarakatan Barisan Indonesia Pemantau & Pengawas Tindak Pidana Korupsi Provinsi Bengkulu Mendatangi kantor Perizinan Kab. Bengkulu Utara terkait perihal permohonan hearing dari pihak Forum Sebelas Desa Penyangga (FSDP) PT. BRS yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak diwilayah Kec. Air Napal Kab. BU dan ditujukan kepada pihak DPRD Kab. Bengkulu Utara,

Surat tembusan permohonan hearing tersebut telah diterima oleh pihak DPD Ormas BIDIK Prov. Bengkulu, dengan adanya surat tembusan tersebut Ketua DPD Ormas BIDIK Prov. Bengkulu berusaha mengkonfirmasi kepihak Perizinan Kab. Bengkulu Utara untuk mempertanyakan masalah HGU PT. BRS.

Ketua DPD Ormas BIDIK Prov.Bengkulu menerangkan bahwa dari penjelasan pihak Dinas Perizinan menyatakan kepengurusan HGU PT. BRS masih dalam proses perpanjangan ataupun pembaharuan.

“Benar Saya telah mendatangi Dinas Perizinan Kab. Bengkulu Utara Untuk mempertanyakan terkait perizinan PT. BRS dan Kadis Perizinan Kab. Bengkulu Utara menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam proses. Berarti HGU PT. BRS saat ini belum ada kami pun pernah melayang surat permohonan audiensi kepada pihak BPN Kanwil Prov. Bengkulu, akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban”, terang Zamhori Haryanto sebagai ketua DPD Ormas BIDIK Prov.Bengkulu kepada awak media ini.

Ketua DPD Ormas BIDIK Prov Bengkulu menegaskan agar pihak BPN Kanwil Prov. Bengkulu tidak gegabah dalam mengeluarkan Izin ataupun HGU kepada pihak PT. BRS.

“Kami dari DPD Ormas BIDIK Prov. Bengkulu menegaskan kepada pihak BPN Kanwil Prov Bengkulu dalam hal ini. Dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi gejolak di masyarakat desa penyangga yang belum terselesaikan”, jelas Zamhori Haryanto.(Red)