Ormas LAKI Mengecam DPRD BU Terkhusus Komisi I Yang Tak Menganggarkan Anggaran Untuk P3K.

Read Time:2 Minute, 15 Second

BundaranNews.com_ Dengan tidak dianggarkannya anggaran untuk 200 orang tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang mana 200 orang tersebut berasal dari tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Hal ini menurut Ormas LAKI sangat menzalimi sekali dan melukai hati nurani.

Afrizal Karnain dari DPC Ormas LAKI Bengkulu Utara mengatakan sangat tidak beralasan jika alasan dari DPRD Kab. BU melalui komisi yang membidangi tidak ada anggaran.

“Jika alasan DPRD melalui komisi yang membidangi tidak ada anggaran alasan ini sangat tidak beralasan, untuk diketahui oleh para dewan yang terhormat ini menyangkut kehidupan orang banyak apa lagi mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan banyak diantara mereka yang bekerja dipelosok daerah terpencil bahkan terisolir”, Ungkap Afrizal kepada awak media ini.

Afrizal menerangkan sebagai referensi di Sekretariat DPRD Kab. Bengkulu Utara setiap tahunnya sudah dianggarkan kurang lebih 1,2 Milyar untuk penggajian 135 orang.

“Sudah lah kita jujur saja banyak anggaran di Bengkulu Utara ini, apa kita mau buka- bukaan. Untuk referensi saja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara itu saja dianggarkan setiap tahunnya kurang lebih 1,2 milyar untuk penggajian kurang lebih 135 orang, hal itu tidak ada kendala dan coret mencoret seperti yang lain. Kenapa untuk saudara-saudara kita P3K ini dicoret, sekali lagi saya mempertanyakan dasar dewan yang terhormat tidak menganggarkan anggaran untuk P3K tersebut itu apa alasannya jangan sampai ada unsur lain dibalik ini semua yang akhirnya dinilai tidak keberpihakan”, Terang pria yang biasa disapa Buyung Karim ini.

Lebih lanjut beliau mengatakan jika ditelisik kembali bahwa masih ada anggaran lain yang di nilai tidak begitu penting dan skala prioritas yang dianggarkan.

“Untuk wakil rakyat yang duduk disana kalian terpilih karena dipilih oleh rakyat, tenaga honorer itu adalah rakyat mereka tidak menuntut apa-apa selain untuk diperjuangkan hak-hak mereka. Apa lagi di tahun ini dibutuhkan anggaran sebesar 360 juta untuk 200 tenaga honorer sementara jika mau ditelisik masih ada anggaran lain yang dinilai tidak begitu penting dan skala prioritas dianggarkan. Masalah ini sama persisnya yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Bengkulu utara yang awal tahun 2022 memberhentikan 28 tenaga honorer dengan alasan anggaran tidak mencukupi karena dipangkas, namun setelah saya bersama yang lain mengadvokasi untuk diperjuangkan agar diangkat kembali menjadi tenaga Satpol PP ke komisi yang membidangi yaitu Komisi I dan alhasil sekitar 15 orang dipekerjakan kembali dan anggaranya disediakan di APBD-P tahun ini. Justru saya pertanyakan kenapa untuk 200 orang ini yang jelas-jelas mereka ada dan tidak fiktif serta mereka berkerja sudah puluhan tahun namun anggaranya dicoret”, kata Afrizal.

Afrizal Zulkarnain dan Ormas LAKI siap untuk membantu para honorer demi mendapatkan haknya dan berharap permasalahan ini ditinjau kembali serta secara administrasi dan aturan masih ada peluang untuk dianggarkan.(Redaksi)