BundaranNews.com_ Dewan Perwakilan Daerah Organisasi Kemasyarakatan Barisan Indonesia Pemantau & Pengawas Tindak Pidana Korupsi (DPD ORMAS BIDIK) Provinsi Bengkulu turut mendampingi warga masyarakat desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Bengkulu Utara guna mempertanyakan polemik hasil seleksi perangkat desa yang dinilai tidak sesuai dengan peringkat nilai hasil seleksi.
Kedatangan ini disambut langsung oleh Camat Air Napal, Amir Makhmud, S.E. Dalam keterangannya, Camat Air Napal menjelaskan bahwa pihak Kecamatan telah merekomendasikan enam nama kepada kepala desa untuk selanjutnya diproses dan diajukan kepada Bupati Bengkulu Utara.
Namun, Kepala Desa Talang Jarang kemudian mengajukan dua nama kepada Bupati Bengkulu Utara, yakni Dian Puspitasari dan Melsa Destian Fitri. Yang menurut keterangan pihak yang menyampaikan keberatan, kedua orang yang diajukan ini merupakan peserta dengan nilai terendah dalam hasil seleksi.
Pihak Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu menanggapi persoalan dan menerangkan terkait peraih nilai tertinggi pada seleksi perangkat desa yang tidak diajukan tersebut penyelesaiannya tergantung pada Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwal) setempat.
“Jika peraih nilai tertinggi pada seleksi perangkat desa tidak diajukan oleh kepala desa, penyelesaiannya bergantung pada Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwal) setempat serta mekanisme pengawasan yang berlaku dan jika ada kejanggalan prosedur, instansi terkait atau Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan,” terang Sekjend DPD ORMAS BIDIK Provinsi Bengkulu Muhammad. H.
Selain itu, DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu melalui Ketua Zamhori Haryanto mendesak Bupati Bengkulu Utara agar bersikap netral, objektif dan transparan dan pihaknya meminta agar hasil seleksi benar-benar menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pengangkatan perangkat desa, bukan justru mengabaikan peringkat nilai yang telah diperoleh peserta melalui tahapan seleksi.
“Persoalan ini membutuhkan perhatian serius agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap tata kelola pemerintahan desa, kami berharap Bupati Bengkulu Utara segera mengambil langkah konkret dan memberikan kepastian penyelesaian dengan mempertimbangkan peserta yang memperoleh nilai tertinggi untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerbitan SK apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi“, ucap Ketua DPD Ormas BIDIK Provinsi Bengkulu.
Langkah tegas dan transparan dari pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sangat diperlukan agar polemik ini tidak berlarut-larut, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi perangkat desa di desa.(Red)












