Politik & Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang diduga berlangsung selama empat tahun di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). (Dok : KPK)

Pemerintah tegaskan komitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional guna memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air pada Sabtu, 30 Mei 2026, melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB, usai menyelesaikan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis. Foto: BPMI Setpres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memetakan langkah strategis menghadapi era baru hukum pidana nasional. Di tengah transisi penerapan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan perubahan sistem hukum nasional, KPK memastikan penanganan perkara korupsi tetap berjalan tegas, presisi, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.