
DPRD BU Meminta Pihak Pemerintahan Agar Dapat Meningkatkan Pelayanan Publik Ditahun 2023
BundaranNews.com_ Anggota DPRD BU meminta pihak pemerintahan agar dapat meningkatkan pelayanan publik di tahun 2023. Hal ini diungkapkan oleh salah anggota DPRD yakni Aliantor Harahap, Ia mengungkapkan bahwa Peningkatan pelayanan harus terus dilakukan Pemerintah Daerah dikarenakan hal itu sangat diinginkan masyarakat dan bukan hanya sekedar pelayanan, namun harus ada peningkatan yang lebih signifikan.
“Secara prinsip tanggung jawab utama pelayanan publik tetap ada di pemerintahan, kebutuhan dasar masyarakat yang bisa dirasakan manfaatnya,” kata Anggota DPRD dari komisi I ini,Senin(16/10/2023).
Semua kebijakan berujung pada semangat pelayanan publik di Kabupaten Bengkulu Utara yang lebih baik sehingga dapat berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat di berbagai bidang, antara lain pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Menurutnya, pelayanan publik dapat dikatakan baik bilamana menyangkut kemudahan akses bagi warga, prosesnya yang cepat, tepat, dan responsif sehingga dapat dirasakan kualitas pelayanan yang meningkat. “Adapun wujudnya yaitu menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan warga sehingga bisa dijangkau di tingkat kecamatan maupun kelurahan warga setempat”, terangnya.
Kinerja pelayanan publik yang semakin baik ini pun dapat diketahui melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun kemudahan layanan publik yang dirasakan masyarakat Bengkulu Utara saat ini adalah layanan administrasi kependudukan (adminduk) terintegrasi, di bidang pendidikan lebih khusus lagi ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu atau tergolong dalam keluarga masyarakat berpenghasilan rendah. “Seperti dengan pengadaan seragam sekolah gratis dan beasiswa di segala jenjang satuan pendidikan SD, SMP, dan perguruan tinggi”, tutupnya.(Red)
More Stories
APPI Bengkulu Utara Dampingi Warga Tanjung Sari Gelar Aksi Damai di Inspektorat dan Kejaksaan Negeri
Puluhan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Selasa (3/6/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa. Warga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Bengkulu Utara.
Peta Jalan Transisi Energi Indonesia dinilai Belum Menjawab Persoalan Krisis Iklim
Peta jalan transisi energi yang telah disusun dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menjawab persoalan krisis iklim. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertema “Krisis Iklim VS Peta Jalan Transisi Energi” yang digelar Kanopi Hijau Indonesia pada 27 Mei 2025.
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Pemdes Talang Curup Gelar Kegiatan Titik-nol Pembangunan Awning
Kabar Desa_ Pemerintah desa Talang Curup Kecamatan Karang Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan pra-pelaksanaan dan penentuan titik nol kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Pemdes Banyumas Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih
Kabar Desa_ Pemerintah desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada Rabu(21/05/2025).
Keterlibatan PPK Dalam Dugaan Kecurangan Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan
Pihak Ormas BIDIK Bengkulu melalui teamnya kembali menemui Jumadi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Jumadi mengatakan bahwa terkait mekanisme pengerjaan seperti jenis material dan ketebalan tambal sulam tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pak Komar selaku PPK pemeliharaan rutin jalan.