
Rapat Paripurna DPRD BU Terkait Mendengarkan Kata Akhir Fraksi Terhadap Raperda APBD-P Tahun 2023
BundaranNews.com_ Rapat Paripurna DPRD kabupaten Bengkulu Utara terkait Raperda APBD perubahan Tahun 2023. Rapat dihadiri oleh DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, serta OPD terkait, di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rabu(20/9/2023).
Bupati Bengkulu Utara Ir. Mian yang menghadiri rapat paripurna tersebut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada ibu Ketua DPRD BU dan para wakil ketua serta juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah kenyataan ini terbukti dengan persetujuan raperda perubahan APBD tahun 2023 ini pertanda bahwa adanya semangat keseriusan dan kolaborasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Tindak lanjut dari persetujuan bersama ini maka rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi evaluasi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek teknis aspek material dan aspek legalitas,” ujarnya
Berdasarkan penyampaian kata akhir dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara dari 7 fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara 7 fraksi tersebut menyetujui Raperda APBD perubahan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2023 dan telah di tanda tangani oleh Bupati Bengkulu Utara dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, bahwa Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tentunya bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah berkomitmen untuk menggunakan anggaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Adanya persetujuan bersama ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang Prioritas pembangunan tentunya yang kita harapkan adalah hasil yang terbaik dan akan menjadi salah satu persembahan terbaik bagi masyarakat Bengkulu Utara. Penegasan saya kepada semua dan tetap mengikuti aturan yang ada, menggunakan pola kejar tayang di akhir tahun tentunya menjadi kredibilitas yang tidak baik untuk pemerintah daerah dan tidak menutup kemungkinan juga akan mendapatkan finalti”, terang Bupati BU.(Red)
More Stories
Pemdes Talang Curup Gelar Kegiatan Titik-nol Pembangunan Awning
Kabar Desa_ Pemerintah desa Talang Curup Kecamatan Karang Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara mengadakan pra-pelaksanaan dan penentuan titik nol kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Pemdes Banyumas Baru Gelar Musdesus Pembentukan Koperasi Merah Putih
Kabar Desa_ Pemerintah desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pada Rabu(21/05/2025).
Keterlibatan PPK Dalam Dugaan Kecurangan Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan
Pihak Ormas BIDIK Bengkulu melalui teamnya kembali menemui Jumadi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Jumadi mengatakan bahwa terkait mekanisme pengerjaan seperti jenis material dan ketebalan tambal sulam tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pak Komar selaku PPK pemeliharaan rutin jalan.
Ketua DPD APPI Bengkulu Utara: Jangan Seret Organisasi Lain dalam Konflik Pribadi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Bengkulu Utara angkat bicara terkait dinamika internal yang belakangan terjadi dalam organisasi Persatuan Media Online (PMO). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal PMO dan tidak semestinya melibatkan organisasi lain.
Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan, Oknum Pelaksana Diduga Sunat Ketebalan Jalan
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bengkulu-Batas Sumsel yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu-DitJen Bina Marga yang beralamat di Pulau Bai Provinsi Bengkulu, dan setiap tahunnya menggelontorkan uang pemeliharaan rutin yang berasal dari APBN dengan jumlah yang tidak sedikit.
Ormas BIDIK Bengkulu Soroti Kegiatan Lintas Desa Yang Dilaksanakan Oleh Ds. Kota Lekat Hilir
Kabar Desa_ Kesalahan prosedur dalam ketahanan pangan desa bisa terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perihal ini lah yang diduga terjadi di Kegiatan ketahanan pangan milik Desa Kota Lekat Hilir Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dimana kegiatan ketahanan pangan desa tersebut yang dibiayai Dana Desa dan untuk desa itu sendiri namun justru dilaksanakan di Desa lain.