Beredarnya surat atas nama masyarakat dan korban Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bengkulu kembali memunculkan sorotan terhadap penanganan dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam perkara pungutan liar (pungli) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022–2024 yang saat ini bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong.
