
Pilkades di Lebong Tunda, PAPBDSI, Ormas dan Tokoh Masyarakat Audiensi ke Kemendagri
BundaranNews.com_ Terkait penundaan terhadap Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) 65 Desa di Kabupaten Lebong, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PAPBDSI) Lebong, Perwakilan Ormas dan Forum Rakyat Demokrasi hingga Tokoh Masyarakat Kabupaten Lebong audiensi ke Kementerian Dalam Negri (Kemendagri).
Hal tersebut dibenarkan, Ketua PAPBDSI Kabupaten Lebong, Domer. Bahwa, selama ini pihaknya meminta solusi dengan berbagai kalangan Eksekutif dan Legistif. Namun, hingga saat ini belum menemukam solusi yang solutif.
Bahkan, katanya, 65 Desa seharusnya melakukan Pilkades malahan Eksekutif lebih memilih tindakan melakukan Penjabat Sementara (PJS) ketimbang Pilkades.
“Kita akan Audiensi ke Kemendagri. Surat sudah kita masukkan tadi siang”, ujarnya. Rabu (29/03/2023).
Nantinya, lanjut Ketua BPD Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah tersebut. Bahwa, pihaknya akan membongkar habis terhadap penundaan Pilkades di Kabupaten Lebong depan Mendagri.
“Kita berharap, audiensi ini dihadiri Tito Karnavian selaku Mendagri. Nanti kita akan bongkar habis carut – marut Pilkades di Kabupaten Lebong”, tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga membawa berbagai tuntutan saat audiensi terhadap. Salah satunya, mengenai peningkatan tunjangan dan hak – hak yang selama ini diduga disampingkan oleh Pemkab Lebong.
“Kita juga membawa tuntutan PABPDSI mengenai peningkatan tunjangan dan hak-hak yang lain yang selama ini di sampingkan Pemkab Lebong”, demikian Domer.(Karno)
More Stories
APPI Bengkulu Utara Dampingi Warga Tanjung Sari Gelar Aksi Damai di Inspektorat dan Kejaksaan Negeri
Puluhan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Selasa (3/6/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa. Warga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Bengkulu Utara.
Peta Jalan Transisi Energi Indonesia dinilai Belum Menjawab Persoalan Krisis Iklim
Peta jalan transisi energi yang telah disusun dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menjawab persoalan krisis iklim. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertema “Krisis Iklim VS Peta Jalan Transisi Energi” yang digelar Kanopi Hijau Indonesia pada 27 Mei 2025.
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Keterlibatan PPK Dalam Dugaan Kecurangan Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan
Pihak Ormas BIDIK Bengkulu melalui teamnya kembali menemui Jumadi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Jumadi mengatakan bahwa terkait mekanisme pengerjaan seperti jenis material dan ketebalan tambal sulam tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pak Komar selaku PPK pemeliharaan rutin jalan.
Ketua DPD APPI Bengkulu Utara: Jangan Seret Organisasi Lain dalam Konflik Pribadi
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Bengkulu Utara angkat bicara terkait dinamika internal yang belakangan terjadi dalam organisasi Persatuan Media Online (PMO). Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan internal PMO dan tidak semestinya melibatkan organisasi lain.
Pekerjaan Proyek Pemeliharaan Jalan, Oknum Pelaksana Diduga Sunat Ketebalan Jalan
Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bengkulu-Batas Sumsel yang ditangani Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu-DitJen Bina Marga yang beralamat di Pulau Bai Provinsi Bengkulu, dan setiap tahunnya menggelontorkan uang pemeliharaan rutin yang berasal dari APBN dengan jumlah yang tidak sedikit.