BundaranNews.com_ Pemerintah desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang diduga tidak transparan dalam penggunaan dana APBDes tahun anggaran 2021 hingga 2024.
Perihal ini berdasarkan hasil investigasi Komisi Daerah Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Provinsi Bengkulu. Dari hasil investigasi Komisi Daerah LP-K-P-K dan tim investigasi Provinsi Bengkulu menemukan beberapa dugaan.
Adapun beberapa dugaan hasil pantauan oleh pihak LP-KPK Provinsi Bengkulu ini, diantaranya : Diduga pekerjaan jalan usaha dan pemeliharaan prasarana ,diduga mark-up harga satuan, tahun 2021-2023, Diduga pambangunan rehabilitasi pengerasan jalan usaha tani Diduga mark-up 2021, Diduga plapis Tebing dan drainase kurang kwalitas dan mark-up harga satuan.
“Selain itu, menurut hasil pantauan tim investigasi ada dugaan mark-up dan dugaan korupsi harga. Diantaranya, pada peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2022 dan peningkatan produksi tanaman pangan tahun 2024 diduga mark-up harga satuan“, ujar Anca selaku Ketua LP-KPK Provinsi Bengkulu ke awak media ini.
Pihak LP-KPK pun menyampaikan bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat berhak mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.
“Sejalan dengan UU Nomor 14 tahun 2008, setiap masyarakat berhak memperoleh informasi tersebut. Apalagi penggunaan dana APBDes, Oleh karena itu kami dari LP-KPK Provinsi Bengkulu meminta agar pihak Inspektorat dan APH segera turun untuk membantu mengecek dari APBDes tahun 2021 hingga 2024 di desa Tebing Penyamun Kecamatan Tebat Karai tersebut baik secara fisik maupun administrasi“, tegas Ketua LP-KPK Provinsi Bengkulu.(Taufik)
