BundaranNews.com_ Polemik penjaringan dan seleksi perangkat Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2026, kembali menjadi sorotan. Ketua panitia pelaksana seleksi mengakui bahwa pihaknya telah mengajukan dua peserta dengan perolehan nilai tertinggi kepada kepala desa berdasarkan hasil ujian.
Kedua peserta tersebut adalah Septi Witriani dengan nilai 71,76 dan Siska Ayu Matesa dengan nilai 61,53. Namun, terkait proses pengajuan nama calon setelah tahapan seleksi oleh panitia, pihaknya mengaku tidak mengetahui siapa yang akhirnya diajukan oleh kepala desa kepada pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga Bupati Bengkulu Utara.
Salah satu anggota panitia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dibacanya, tim seleksi hanya bertugas mengajukan sedikitnya dua nama calon dengan hasil ujian terbaik kepada kepala desa untuk setiap jabatan.
“Maaf, Pak. Berdasarkan Perda yang saya baca, tim seleksi mengajukan minimal dua nama calon hasil ujian terbaik kepada kepala desa dalam satu jabatan. Sampai di situ saja pekerjaan kami, Pak,” ungkap salah satu anggota panitia saat memberikan penjelasan.
Atas persoalan tersebut, Septi Witriani dan Siska Ayu Matesa menyatakan keberatan serta mengajukan gugatan kepada Bupati Bengkulu Utara. Keduanya meminta agar Bupati bersikap netral, objektif, dan adil dalam menyikapi polemik seleksi perangkat Desa Talang Jarang.
Mereka berharap seluruh tahapan dan keputusan yang diambil dapat ditinjau secara cermat dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi serta asas keadilan.
Gugatan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya Bupati, DPMD, dan pihak kecamatan.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan proses seleksi perangkat desa berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengajuan calon setelah tahapan panitia berakhir.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting agar tidak muncul dugaan penyimpangan maupun keputusan yang merugikan peserta dengan perolehan nilai terbaik.(Red)
