
Bahas Raperda Pembangunan Industri, DPRD BU Gelar Hearing
BundaranNews.com_ Senin 3 Oktober 2022, DPRD BU gelar hearing guna membahas terkait Raperda Kabupaten Bengkulu Utara 2022-2024 tentang pembangunan Industri.


Pelaksanaan kawasan industri ini diharapkan agar semua pihak bisa saling berkolaborasi dan mengawal, memantau, sehingga pelaksanaan implementasi ini nanti bisa terukur, terarah, tepat waktu dan tepat sasaran.
Selanjutnya, dengan disetujuinya Perda pembangunan industri diharapkan semua yang telah menjadi saran dan masukan untuk mengimplementasian hal tersebut agar dapat terukur secara maksimal sehingga terarah dan tepat waktu dan tepat mutu kedepannya.


Kolaborasi antar instansi maupun ketua RT/RW/Camat dan jajaran Forkopimda perlu diciptakan agar bersinergi untuk menyukseskan perencanaan tersebut.
Hearing dipimpin oleh Waka I DPRD BU Juhaili, S.Ip serta dihadiri anggota DPRD dan pimpinan OPD terkait.(Redaksi)
More Stories
Dalam Rangka Menjalin Silaturahmi dan Sinergi Program, SMSI Bengkulu Tengah Gelar Audiensi Bersama Bupati
Senin (7/7/2025) pagi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bengkulu Tengah gelar audiensi bersama Bupati Bengkulu Tengah.
Diduga Pemasangan Kawat Optik Oleh PT. LJN Belum Memiliki Izin
Pemasangan Kawat Optik diwilayah Bengkulu Utara oleh PT. LJN (Lintas Jaringan Nusantara) diduga belum memiliki ataupun mengajukan permohonan perizinan.
Dugaan Pemotongan Anggaran Dana Desa Oleh Pihak BKD Kabupaten Bengkulu Tengah
Dugaan Pemotongan Anggaran Dana Desa Oleh Pihak BKD Kabupaten Bengkulu Tengah
APPI Bengkulu Utara Dampingi Warga Tanjung Sari Gelar Aksi Damai di Inspektorat dan Kejaksaan Negeri
Puluhan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, menggelar aksi damai di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Selasa (3/6/2025). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dana desa. Warga didampingi oleh Asosiasi Pengusaha Pers Indonesia (APPI) Bengkulu Utara.
Peta Jalan Transisi Energi Indonesia dinilai Belum Menjawab Persoalan Krisis Iklim
Peta jalan transisi energi yang telah disusun dan dijalankan oleh pemerintah Indonesia dinilai belum mampu menjawab persoalan krisis iklim. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertema “Krisis Iklim VS Peta Jalan Transisi Energi” yang digelar Kanopi Hijau Indonesia pada 27 Mei 2025.
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Terkait Permasalahan Salah Satu Guru Di SLBN 01 Kepahiang Yang Diduga Tipu Istrinya, Kepala Sekolah Beri Tanggapan
Average Rating