BundaranNews.com_ Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik.
Proyek yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nomor kontrak B.23132/DJPT.6/PPK/X11/2025 dan senilai Rp12.601.576.000,00 ini dinilai jauh dari harapan, apalagi melihat kondisi di lapangan dan jawaban dari pihak pelaksana yang dianggap tidak logis.
Zamhori Haryanto, Ketua DPD Ormas Bidik Provinsi Bengkulu, yang terus memantau jalannya proyek strategis ini, telah berupaya mengonfirmasi langsung kepada Irpan, Manajer Lapangan dari kontraktor pelaksana CV. Putra Diwa Adyatama. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp pada Minggu, 7 Juni 2026 lalu.
Dalam tanggapannya, Irpan mengakui adanya berbagai kendala di lapangan. “Dalam perjalanan kegiatannya memang banyak dinamika yang terjadi pak. Mudah-mudahan di minggu depan untuk material konstruksinya sudah masuk, material untuk penyelesaian pekerjaan,” tulis Irpan dalam pesannya.
Namun, jawaban tersebut justru memicu keraguan besar dari Zamhori dan masyarakat luas. Pasalnya, waktu pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam kontrak hanya 180 hari kalender, dan saat ini tersisa waktu kurang lebih satu bulan saja. Padahal, hingga hari ini, kondisi di lokasi pembangunan masih sangat memprihatinkan.
“Pernyataan pak Irpan itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin material konstruksi untuk penyelesaian pekerjaan baru akan masuk minggu depan? Padahal waktu kontrak tinggal sebulan lagi. Sementara fakta di lapangan, sampai detik ini belum ada bangunan pun yang terlihat berdiri. Pekerjaan masih sebatas penimbunan tanah saja,” tegas Zamhori.
Menurutnya, dengan nilai kontrak yang mencapai belasan miliar rupiah dan sisa waktu yang sangat terbatas, janji masuk material baru di tahap akhir ini mustahil bisa menyelesaikan pembangunan sesuai spesifikasi dan target waktu yang ditetapkan.
Kekhawatiran kini tertuju pada nasib anggaran negara dan manfaat proyek ini bagi masyarakat pesisir Enggano. Publik menuntut instansi pemberi tugas untuk segera turun tangan, mengevaluasi kinerja kontraktor, dan memastikan bahwa uang negara tidak habis sia-sia tanpa hasil yang nyata.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah nyata dan penjelasan resmi terkait kelanjutan proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan para nelayan ini.(Red)
