BundaranNews.com_ Proyek pembangunan jalan pengendali banjir Sungai Bengkulu di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, tahun 2025, dengan nilai anggaran sekitar Rp78 miliar kurang lebih dan panjang pekerjaan kurang lebih 2 kilometer, menuai keluhan dari masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua RT Kelurahan Tanjung Agung, Yusmawi Yusuf, menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai menjadi dampak dari pembangunan tersebut.
Salah satunya, kantor PAUD dan PKBM disebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat pembangunan jalan pengendali banjir. Selain itu, warga mempertanyakan kompensasi bagi pemilik warung yang terdampak, yang disebut belum mendapatkan kejelasan.
Persoalan paling krusial adalah efektivitas proyek dalam mengendalikan banjir. Menurut Yusmawi, saat hujan lebat air masih meluap, sementara pintu air dinilai belum berfungsi optimal.
“Kalau hujan lebat, air masih meluap. Pintu air juga kurang begitu berfungsi. Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi di lapangan,” ujar Yusmawi Yusuf.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah proyek senilai sekitar Rp78 miliar lebih tersebut telah mencapai tujuan sebagaimana mestinya. Warga bahkan menilai proyek tersebut diduga belum berhasil menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Tanjung Agung.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya kongkalikong dalam proses Panitia 9 dan tim PHO. Dugaan tersebut masih merupakan keluhan masyarakat dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan serta klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Masyarakat meminta pemerintah dan instansi berwenang melakukan evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas konstruksi, fungsi pintu air, penanganan warga terdampak, hingga proses PHO (serah terima pekerjaan).
Warga juga mendesak adanya transparansi mengenai nilai anggaran, kontraktor pelaksana, spesifikasi pekerjaan, hasil pemeriksaan PHO, serta dasar penanganan dampak terhadap PAUD, PKBM dan pemilik warung.
Proyek bernilai puluhan miliar telah dibangun, namun warga masih mempertanyakan efektivitasnya. Kini masyarakat Tanjung Agung menunggu jawaban dan langkah konkret pemerintah.(Red)
