BundaranNews.com_ Kasus hukum menyeret nama Nurhasan. HR akhirnya telah usai, setelah Pengadilan Negeri (PN) Arga Makmur resmi menjatuhkan vonis bebas pada 7 Oktober 2026 lalu (Nomor Putusan: 104/Pid.B/2026/PN Agm).
Namun, drama hukum ini ternyata belum kelar di situ saja. Walaupun sudah melenggang bebas dari jeruji besi, Nurhasan justru harus gigit jari karena barang pribadinya masih tertahan dan belum jelas rimbanya.
Kejaksaan Bengkulu Tengah terkesan lalai dan mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) hampir satu bulan pasca putusan BB belum dikembalikan. Sudah seharusnya Kejaksaan Bengkulu Tengah Sebagai eksekutor mejalankan Amar putusan pengadilan Argamakmur, Salah satunya Mengembalikan Barang Bukti Bukti sesuai Amar putusan yang telah ditetapkan.
Salah satu barang bukti yang belum dikembalikan ialah kartu SIMPATI dengan nomor 081373881103 milik Nurhasan. Nurhasan menyampaikan bahwa nomor tersebut senilai dengan proses hukum yang telah ia jalankan, yakni selama 5 bulan mendekam di penjara.
“Apabila BB saya, salah satunya kartu SIMPATI saya dengan nomor 081373881103 seharga 5 bulan mendekam di penjara tidak dikembalikan sesuai putusan Hakim di pengadilan negeri Argamakmur Tanggal 7 Oktober 2026, maka saya akan Lakukan upaya hukum terhadap Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah atas dugaan tindak pidana pasal 32 Jo pasal 48 UU ITE NO 1 TAHUN 2024 dan pasal 365 KUHPidana“, tegas Nurhasan. HR.
Kali ini, Nurhasan HR mendesak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah agar segera melaksanakan amar putusan hakim, khususnya terkait pengembalian seluruh barang bukti miliknya yang hingga kini disebut belum dikembalikan secara lengkap.
“Kami tidak melihat nilai ekonomis kartu simpati tersebut, namun perlu kita ketahui isi dari kartu simpati nomor 081373881103 adalah dokumen elektronik yang disita penyidik Polda Bengkulu sehingga kartu Tersebut menjadi surat /Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti untuk penetapan tersangka. Sehingga saya bisa di tahan di Rutan Polda Bengkulu dan lapas Argamakmur sekira 5 bulan“, ujarnya.
Nurhasan bersama tim Barisan Nurhasan HR dan penasihat hukumnya mengaku tengah mempersiapkan sejumlah dokumen pendukung untuk mengantisipasi langkah hukum berikutnya.
Tonton & Ikuti Tik tok kami ; https://vt.tiktok.com/ZSpDCVhNq/
Dokumen yang disiapkan di antaranya Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/14/I/RES.I.18/2026/Dit Reskrimum tanggal 28 Januari 2026 serta petikan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 104/Pid.B/2026/PN Agm tanggal 7 Oktober 2026, berikut dokumen lain yang dianggap berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia berharap Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah segera memberikan kepastian terkait keberadaan dan pengembalian seluruh barang bukti miliknya. Baginya, persoalan ini bukan sekadar kartu SIMPATI, melainkan menyangkut penghormatan terhadap putusan pengadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
“Saya menghormati Tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dengan tuntutan 1 Tahun 6 Bulan, sebaliknya JPU juga harus koorperatif dan menghormati Amar Putusan. Besar Harapan kami JPU menghormati atas laporan pihak kami nantinya kepihak penegak hukum bila BB belum dikembalikan sebelum pelaporan kami lakukan maka kami akan melakukan beberapa tahapan serta diskusi bersama kawan-kawan barisan Nurhasan HR dan pengacara sembari mengumpul bukti-bukti“, Ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah belum memberikan keterangan terkait belum dikembalikannya kartu SIMPATI dan status seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam petikan putusan.
Kami dari media tetap memberikan ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk disampaikan kepada publik, sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.(Red/Viter)
