BundaranNews.com_ Menindaklanjuti surat permohonan klarifikasi yang dilayangkan DPD ORMAS BIDIK Provinsi Bengkulu pada 8 November 2026, seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial P.W. akhirnya mendatangi langsung kantor DPD ORMAS BIDIK Provinsi Bengkulu untuk memberikan klarifikasi terkait mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Lebong periode 2021–2024.
Dalam pertemuan tersebut, P.W. secara tegas membantah tudingan maupun dugaan keterlibatan dirinya dalam praktik pungutan liar sebagaimana informasi yang tertuang dalam pengaduan masyarakat. P.W. menyampaikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dipersoalkan dalam surat permohonan klarifikasi tersebut.
Kedatangan P.W. ke kantor DPD ORMAS BIDIK merupakan bentuk pemenuhan hak jawab sekaligus upaya memberikan penjelasan langsung atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebelumnya, DPD ORMAS BIDIK meminta klarifikasi menyangkut dugaan permintaan uang berkisar Rp50 juta hingga Rp90 juta per orang serta informasi dugaan ancaman tidak diterbitkannya SK bagi peserta PPPK yang tidak memenuhi permintaan tersebut.
DPD ORMAS BIDIK Provinsi Bengkulu menyambut baik itikad P.W. yang telah datang memberikan klarifikasi secara langsung. Organisasi ini menegaskan bahwa permohonan klarifikasi bukanlah bentuk penetapan kesalahan terhadap seseorang, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memperoleh informasi yang berimbang dan mendorong keterbukaan.
Dengan adanya penjelasan tersebut, hak jawab pihak yang bersangkutan telah diberikan ruang sebagaimana mestinya. Sementara itu, substansi pengaduan masyarakat tetap menjadi persoalan yang perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui mekanisme serta kewenangan aparat penegak hukum.(Red/BIDIK Bengkulu)
