Prona Desa Lubuk Tanjung Menuai Tanda Tanya...?

Read Time:2 Minute, 2 Second

BundaranNews.com_ Terkait Prona (Pembuatan Sertifikat Program Nasional) Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal terkesan menuai konflik dimasyarakat, yang mana sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat desa tersebut gambar dan ukurannya belum jelas tertera disertifikat.

Padahal masyarakat Desa Lubuk Tanjung sudah menyampaikan kepada pihak pemerintahan Desa terkait Prona yang telah mereka ajukan dan belum ada tindakan dari pihak pemerintahan Desa Lubuk Tanjung. Masyarakat Desa tersebut sangat keberatan karena gambar dan ukuran tanah mereka belum jelas, apakan nanti akan jadi masalah lagi bagi mereka. Ini diungkapkan oleh masyarakat Desa Lubuk Tanjung kepada Sekjen DPD Ormas Bidik Prov. Bengkulu ‘Avriansyah’.

“Untuk kelanjutan nya beberapa waktu lalu kami sudah menyampaikan kepada pihak pemerintahan desa melalui kadun. Kami di minta lagi pungutan untuk biaya perbaikan, sedangkan kami sudah lunas dan bayar semua sesuai instruksi dan penyampaian ke masyarakat. Sudah bayar terima sertifikat lah, ini kami di minta bayar lagi kan aneh..?Pertanggung jawaban pemdes mana…?, sangat kami sayangkan, di keluarga saya saja ada sekitaran 5 sertifikat yang belum kami mengerti kok beda dengan tanah milik kami, kemudian kami mohon ada kebijakan dari pemdes untuk melakukan kroscek ulang dan mengumpulkan kami yang sertifikat nya belum jelas. Kami sangat tidak puas dan sangat merasa di rugikan”, Ungkap masyarakat yang sementara ini enggan di sebut nama nya.

Kemudian ada juga laporan dari masyarakat desa Lubuk Tanjung terkait berbagai kegiatan di desa tersebut yang belum rampung dan pemanfaatan nya belum maksimal untuk masyarakat seperti sumur bor, dan rabat beton tahun 2021, masih dikerjakan dibulan Januari tahun 2022 ini.

“Masih saja pelaksanaan nya kami kira ini sangat tidak benar, logika kita saja anggaran 2021 selesailah 2021. Ini kemaren bulan Januari 2022 masih aja di lanjutkan. Harapan kami pihak pemerintahan desa jangan main- main dalam pengelolaan dan fungsi dana desa karena dana desa ini benar-benar pemanfaatannya ke masyarakat. Terkait Prona di desa, kami minta kepada pemdes untuk menanggapi nya. Jangan seolah-olah kami tidak mengerti sama sekali, mana ada dua kali bayar untuk perbaikan sertifikat ini”, jelas masyarakat.

Sementara ini Bendahara Desa Lubuk Tanjung ‘Riska’ membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa kegiatan di desa tersebut memang seperti itu dan kemungkinan Kades Lubuk Tanjung lagi banyak masalah dan masalah uang pun terhadap bendahara sudah tidak jelas.

“Iya kegiatan di desa kami ini seperti itu pak, mungkin Kades kami pusing banyak masalah. Terkait uang pun kepada saya sudah tidak ada lagi kejelasan”, Kata Bendahara Desa Lubuk Tanjung sambil tersenyum kepada Sekjen DPD Ormas Bidik ‘Avriansyah’.(Apriansyah/pew)