BundaranNews.com_ Tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara diduga belum menerima upah selama 3 bulan menjelang Lebaran 1447 H, bahkan bekerja tanpa Surat Keputusan (SK) resmi.
Kondisi ini memicu keluhan karena para pekerja merasa diperlakukan tidak adil, sementara Sekretaris DPRD belum memberikan konfirmasi terkait masalah ini.
Perihal ini terungkap disaat salah seorang tenaga outsourching yang bekerja di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara mengungkapkan keluhannya kepada awak(Kontributor) media ini pada Kamis(19/3/2026). “Kami di DPR nih sangat susah tahun ini Mas, sudah 3 bulan tidak terima upah,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Salah seorang tenaga outsourching ini pun menyampaikan bahwa hingga hari ini mereka memegang SK.
“Bahkan sampai hari ini pun kami yang bekerja sebagai Tenaga Outsourching ini belum pegang SK, katanya masih proses. Manalagi sekarang sudah mau lebaran, gimana mau beli baju baru untuk anak, untuk menyambung hidup saja kami masih berutang kesana kesini,” ucapnya
Ia melanjutkan, “Entah bagaimana nasib kami nanti, kalaupun nanti kami tidak menerima SK, yang pasti kami sudah bekerja tanpa upah selama 3 bulan lamanya. Jangan jadikan kami seperti di zaman Romusha, tenaga kami diambil tapi upah tak dibayarkan,” ketusnya.
Hingga berita ini diterbitkan Sekretaris DPRD Bengkulu Utara ‘Nyoman Karwiyanto’, belum dapat dihubungi belum diketahui keberadaannya guna mengkonfirmasi terkait permasalahan ini.
Kontributor : Bayu Setiawan
Editor : Redaksi
